Sinergitas Kejari Surabaya dengan BNNP Jatim Musnahkan Barang Bukti Narkoba dan Upal







Kejaksaan Negeri Surabaya memusnahkan barang bukti narkoba dan uang palsu (upal). Pemusnahan ini dilakukan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Kamis (11/01/2018). Adapun barang bukti yang dimusnahkan ke dalam inseminator (alat pemusnah) yakni shabu seberat kurang lebih 5,5 kilogram, 283 butir pil ekstasi, ganja 7,3 kilogram, pil dobel L 181.475 butir, pil logo Y 23.902 butir, inek 6 butir, pil happy five 126 butir, pil DMP 6.319 butir, pil dextro 19.116 butir, pil G 13.439 butir.

Sedangkan barang bukti uang palsu yang turut dimusnahkan sebanyak 2.395 lembar. Terdiri dari pecahan Rp 20.000 sebanyak 266 lembar, pecahan Rp 50.000 sebanyak 1.910 lembar dan pecahan Rp 100.000 sebanyak 219 lembar. “Pemusnahan merupakan tugas pokok dan tugas fungsi dari jaksa selaku eksekutor dalam perkara yang telah inkracht atau telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti narkoba, obat-obatan terlarang dan uang palsu yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti perkara pada 2016 dan 2017,” kata Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Mohammad Teguh Darmawan, Kamis (11/01/2018).

Teguh juga berterima kasih kepada Kepala BNNP Jatim yang telah memfasilitasi acara pemusnahan barang bukti milik Kejari Surabaya. Ia mengaku, sepanjang 2017 ini perkara narkoba masih mendominasi penanganan perkara yang ada di bidang Pidana Umum (Pidsum) Kejari Surabaya. Dari penerimaan berkas perkara Tahap II (tersangka dan barang bukti) dari polisi maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sebanyak 2.406 perkara. Dan didominasi dengan kasus narkoba yang mencapai 851 perkara.

Kenapa kasus narkoba masih mendominasi, Teguh menjelaskan, karena masih banyaknya konsumen atau pengguna yang masih membutuhkan narkoba. Sesuai dengan hukum ekonomi, lanjut Teguh, jika permintaan terhadap barang haram tersebut masih banyak, maka produksinya juga semakin diperbanyak. “Kita (Kejaksaan) sudah melakukan penuntutan hukum setinggi-tingginya untuk terdakwa kasus narkoba. Tapi kasus narkoba tetap saja ada. Jalan satu-satunya ya dilakukan tindak tegas terhadap tersangka kasus narkoba,” tegasnya.

Teguh menambahkan saat ini di Indonesia memang darurat narkoba. Jadi, Kejaksaan dalam hal ini sudah melakukan tindakan tegas berupa tuntutan hukuman berat bagi terdakwa narkoba. “Kita juga melakukan upaya pencegahan preventif, yakni dengan melakukan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Dengan menyosialisasikan bahaya narkoba dan hukuman apa yang menjeratnya,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Bambang Budi Santoso mengakui bahwa Indonesia masuk dalam kategori darurat narkoba. Memerangi narkoba, lanjut Bambang, merupakan tugas kita bersama dan bukan hanya aparat penegak hukum seperti BNN, Polri dan Kejaksaan. Tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, khususnya di Jawa Timur ini.

Sinergitas BNN Provinsi Jatim dengan KPU Provinsi Jatim berserta Instansi Terkait


Foto Rapat Koordinasi di Hotel Ibis Surabaya


           Sesuai dengan Peraturan KPU, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, persentase dukungan suara sah bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 25 %.

Hasil Rakor dapat diambil kesimpulan, setelah dilakukan pendaftaran ini pihak KPU akan melakukan tes kesehatan di beberapa Rumah sakit yang sudah ditentukan diantaranya RS Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo dan Tes Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. "Setelah pendaftaran, pasangan bakal calon akan melakukan serangkaian test kesehatan. Surabaya, (04/01/2018)