Dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BNN saat mengupayakan pembentukan instansi vertikal (30/05), PJ Bupati Sampang menyoroti potensi wilayahnya yang juga rawan dalam peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah Sampang bagian utara. Ia juga mengungkap banyak modus operandi penyelundupan narkoba ke Kabupaten Sampang yang melibatkan kapal besar kemudian memindahkan barang haram tersebut ke kapal-kapal kecil sehingga masuk ke Wilayah Sampang.
Untuk mengatasi masalah peredaran narkoba dan mengurangi ketergantungan pada bisnis tembakau, PJ Bupati Sampang juga mengusulkan pemberdayaan alternatif, seperti memanfaatkan urine sapi sebagai pupuk organik cair yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bisnis yang rentan terhadap praktik ilegal.
Kepala BNN, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan arahan kepada BNNP Jawa Timur untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Dalam konteks ini, BNN juga akan melakukan pemetaan terhadap bandar-bandar narkoba di wilayah tersebut.
Dalam kegiatan yang sama Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN menyampaikan bahwa BNN memiliki program Alternatif Development untuk memulihkan daerah rawan, serta siap membawanya ke Madura. Sementara Deputi Pencegahan menyarankan agar diterapkan kegiatan seperti yang dilakukan di Desa Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk meningkatkan kesadaran akan kehadiran negara dan BNN di Kabupaten Sampang.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penegasan dari Kepala BNN kepada PJ Bupati Sampang dan jajarannya bahwa BNN memiliki komitmen yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkotika. Selain itu, Kepala BNN juga berharap Polda dan BNNP Jawa Timur segera melakukan tindak lanjut dengan identifikasi dan pemetaan yang telah direncanakan, dan akan mengunjungi Kabupaten Sampang setelah peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2024 sebagai langkah konkret lebih lanjut termasuk meninjau kesiapan pembentukan instansi vertikal BNN di Kabupaten Sampang.
